LKPP Pastikan Belanja Pemerintah Prioritaskan PDN dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

PURWOREJO, (pituruhnews.com) – Wujudkan transaksi belanja pemerintah yang pro Produk
Dalam Negeri (PDN), Pro pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), cepat, transparan
dan efisien untuk pemerataan ekonomi nasional sebagaimana amanat Presiden RI
Joko Widodo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus
berupaya memastikan proses belanja pemerintah mengedepankan prinsip-prinsip
pengadaan. Hal ini sejalan dengan giat Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Katalog Elektronik yang digelar LKPP pada Kamis (25/4).

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP Hendrar Prihadi
(Hendi) mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang pro PDN dan UMKK
dapat menggerakan ekonomi lokal dan nasional, menyerap hingga 2 juta lapangan
kerja, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 – 1,8 persen, sehingga
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

“LKPP telah menyediakan “kolam” yakni platform katalog elektronik yang berisi
“ikan” berupa kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(K/L/PD). Pada platform katalog
elektronik, sebanyak 7,5 juta produk telah tayang dengan total nilai transaksi
Rp196,7 triliun, maka dari itu para pelaku usaha dapat menyediakan “pancing”
berupa barang/jasa yang ditayangkan melalui katalog elektronik untuk dapat
dibeli oleh pemerintah,” kata Hendi.

Lebih lanjut, Hendi menegaskan bahwa melalui Katalog Elektronik
,metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan
mudah seperti bertransaksi di toko online/marketplace,
memiliki pasar usaha yang luas karena terkoneksi dengan 83 K/L dan 542 Pemda,
dan memprioritaskan belanja untuk PDN dan UMK-K.

 

Hal ini sejalan dengan prinsip proses PBJ telah memprioritaskan
PDN dan produk UMKK, mengedepankan taat azaz dan aturan dalam proses PBJ,
memilih produk barang/jasa yang berkualitas, dan mendapatkan produk barang/jasa
dengan harga yang efisien. Oleh karena itu, LKPP berharap para pelaku usaha
dapat mengembangkan potensi lokal, memiliki izin formal dan tertib
administrasi, melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas produk, serta
konsisten menetapkan harga jual.

Hendi juga mengingatkan kepada para pelaku usaha
untuk memiliki sifat ulet, kerja keras, dan berkeinginan memajukan usaha dalam
negeri. “LKPP terus turun ke lapangan untuk menggandeng para pelaku usaha dapat
ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita harus mengubah
kebiasaan kita dari yang semula konvensional menjadi digital, ayo kita semangat,
mari kita kemudian jadikan ini sebagai peluang, jadikan produk kita dibeli
pemerintah akhirnya naik kelas, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” ujar Hendi.

Ditambahkan, Dion Agasi Setiabudi mengapresiasi upaya LKPP yang telah memberikan sosialisasi bagi para pelaku UMKM di Purworejo. Secara kelembagaan DPRD, Dion juga mendorong eksekutif agar melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM, untuk bisa masuk e-katalog.

“Semoga kedatangan LKPP, kedatangan pak Hendrar Prihadi ini bisa menjadi jalan rejeki bagi pelaku UMKM di Purworejo. Saya kira juga semangat yang dibangun LKPP ini adalah bagaimana APBD bisa dinikmati oleh pelaku UMKM di Purworejo,” tandas Dion.
https://ouo.io/Z83jLs